Ibu Sri Mulyani Tendang Bank Asing – Sering Permainkan Indonesia, Begini Penjelasannya!

344

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutus kontrak dengan JPMorgan Chase Bank. Bank asal Amerika Serikat (AS) itu tak lagi berhubungan dengan pemerintah RI.

Menurut Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR, Schneider Siahaan, pemerintah memutus kontrak karena merasa dipermainkan oleh JPMorgan.

Selama ini, kata Schneider, posisi JPMorgan cukup strategis sebagai dealer utama penjual surat utang Pemerintah Indonesia.

Seharusnya, lanjut Schneider, riset yang diterbitkan bisa mengarahkan investor untuk dapat membeli surat utang, bukan sebaliknya. Schneider melihat ada indikasi kesengajaan JPMorgan mencari keuntungan berlipat.

“Itu dia conflict of interest-nya. Dia agen primary dealer, khan harus bisa mencari pembeli SBN, kok malah rekomendasi jual, mana mau investor beli. Kan kita yang rugi. Di balik itu diam-diam dia beli SBN dengan murah lalu jual lagi. Kan kita jadi mainan dia saja,” katanya dalam pesan singkatnya kepada media, Rabu (4/1/2016).

Jadi dugaan pemerintah, JPMorgan sengaja memberi peringkat yang rendah terhadap surat utang pemerintah supaya tidak banyak investor berminat atau bahkan melepasnya.

Nah, setelah itu JPMorgan kemudian menampung surat utang yang dilepas investor itu untuk disimpan dan di kemudian hari dilepas lagi untuk meraup keuntungan.

JPMorgan Chase Bank ternyata bukan pertama kali menurunkan peringkat utang RI. Sebelum riset terbaru pada 13 November 2016 lalu, JP Morgan juga pernah mengeluarkan riset setahun sebelumnya yang menyarankan agar investor menjual kepemilikan surat utang pemerintah Indonesia.

Pemerintah sudah cukup baik hanya dengan memberikan peringatan beberapa kali. Akan tetapi kembali terulang, sehingga akhirnya kontrak kemitraan untuk segala hubungan dengan pemerintah Indonesia diputus.

“Kejadiannya sudah berulangkali dan sudah diingatkan kepada JPMorgan tapi masih diterusin saja,” kata Schneider.

Berbeda dengan presiden Jokowi, malah Jokowi berharap adanya pekerja asing yang menjadi bos BUMN, silahkan simak beritanya di sini: https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-buka-pintu-pekerja-asing-jadi-bos-bumn.html

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara. Menurutnya, para pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.

“Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu,” katanya seperti dikutip dari Antara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/1).

Presiden menyatakan Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA). Perusahaan BUMN di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang Eropa, karena fakta menunjukkan orang-orang kulit putih sudah lama memahami dan menguasai dunia bisnis secara modern.

Namun sejak 1975, secara bertahap CEO perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh orang-orang UEA yang belajar dari orang-orang asing tersebut atau yang telah belajar di luar negeri, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan milik negara mengalami kemajuan pesat.

“Saya mendapatkan penjelasan ini secara langsung dari Syeikh Muhammad di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu,” kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.

Menurut Presiden, pola yang sama juga diterapkan di Singapura, bahkan sekolah-sekolah di negara itu pada awalnya dipimpin oleh orang-orang asing, sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

“Jadi, intinya, bisa saja orang-orang bule untuk sementara memimpin dan mengelola beberapa perusahaan BUMN agar perusahaan-perusahaan itu mengalami kemajuan secara pesat, tapi kepemilikannya tetap. Perusahaan-perusahaan BUMN harus tetap milik negara,” katanya.

Namun, Presiden Jokowi tetap memuji kemajuan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan BUMN secara umum serta mendukung terwujudnya beberapa penggabungan usaha (holding) BUMN. Sebab, holding menjadi kunci untuk menjadikan BUMN lebih kuat dan lincah.

Sumber: merdeka.com | finance.detik.com

comments

Loading...

LEAVE A REPLY